Categories
Uncategorized

KPK PERIKSA ISTRI NURHADI

KOMISI Pemberantasan Korupsi pada Rabu pekan lalu memeriksa Tin Zuraida, istri Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, terkait dengan uang Rp 1,7 miliar yang ditemukan di rumahnya. Ia diperiksa sebagai saksi Doddy Aryanto Supeno, tersangka suap pengajuan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

”KPK menanyakan hasil penggeledahan yang dilakukan tim penyidik beberapa waktu lalu,” ujar pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak. Tin diperiksa hampir sebelas jam. Setelah diperiksa, Tin sama sekali tak mau berkomentar. KPK menggeledah rumah Nurhadi di Jalan Hang Lekir V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 20 April lalu. Penggeledahan dilakukan karena ada jejak Doddy membawa uang ke rumah itu yang diduga satu paket dengan suap untuk Sekretaris Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution.

Edy dan Doddy ditangkap setelah melakukan transaksi yang diduga terkait dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali perkara Grup Lippo. Senin pekan lalu, KPK memeriksa Nurhadi selama 13 jam sebagai saksi Doddy. Seusai pemeriksaan, dia membantah terlibat dan ikut menerima suap. PEMERINTAH BANDING VONIS MATI TKI PENGADILAN Tinggi Pulau Penang, Malaysia, menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Rita Krisdianti asal Ponorogo, Jawa Timur, setelah melewati 21 kali sidang, Ahad pekan lalu.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang akan segera mengajukan permohonan banding atas putusan ini. ”Kami menghormati putusan Pengadilan Tinggi Pulau Penang, tapi kami telah meminta ke pengacara untuk banding,” kata Konsul Jenderal RI di Penang, Taufiq Rodhi, Selasa pekan lalu. Rita, 27 tahun, adalah warga asal Ponorogo yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Hong Kong pada Januari-April 2013.

Ia dibekuk otoritas Malaysia di Bandar Udara Bayan Lepas, Malaysia, pada 10 Juli 2013 karena tertangkap basah membawa 4.016,4 gram narkotik jenis sabu-sabu di tasnya. Rita mengaku tak mengetahui isi tas tersebut. Kata dia, tas itu milik warga negara Indonesia lain.

Website : kota-bunga.net

Categories
Uncategorized

KETUA PSSI DITANGKAP DI SINGAPURA

BURON kasus dugaan korupsi hibah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Timur 2011-2014, La Nyalla Mattalitti, ditangkap petugas imigrasi Singapura pada Selasa siang pekan lalu. Malam harinya, petugas Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membawa pulang Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia itu ke Tanah Air. Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Heru Santoso mengatakan imigrasi Singapura menangkap La Nyalla karena batas izin tinggalnya kedaluwarsa sejak 28 April lalu.

”Ia dianggap telah melebihi masa izin tinggal,” ujar Heru. La Nyalla terbang ke Singapura melalui Malaysia setelah Kejaksaan Negeri Jawa Timur menetapkan dia sebagai tersangka pada 16 Maret lalu. La Nyalla diduga menggunakan dana hibah Kadin untuk membeli saham perdana Bank Jatim Rp 5,3 miliar. Ketika itu dia menjabat Ketua Kadin Jawa Timur. Melalui pengacaranya, La Nyalla mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka sampai tiga kali. Kendati selalu menang, La Nyalla kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yang menangani kasus itu.

Kuasa hukum La Nyalla, Mustofa Abidin, mengatakan akan melakukan perlawanan hukum lain untuk mempersoalkan penetapan tersangka kliennya. SIMPOSIUM ANTIPKI DIGELAR SIMPOSIUM bertajuk ”Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain” yang digagas sejumlah jenderal purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dan beberapa organisasi kemasyarakatan digelar selama tiga hari di Balai Kartini, Jakarta, dan berakhir pada Kamis pekan lalu. Ada sembilan rekomendasi simposium yang akan diserahkan ke pemerintah. Rekomendasi itu antara lain pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada 1948 merupakan pengkhianatan kepada negara.

Rekomendasi lain, simposium meminta pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan segenap masyarakat tak kembali membuka kasus masa lalu. Ketua panitia simposium anti-PKI, Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri, mengatakan simposium itu memang berbeda dengan simposium bertajuk ”Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, medio April lalu. Rekomendasi simposium ini antara lain adanya rekonsiliasi korban dan pelaku tragedi 1965.

”Aryaduta menggunakan sejarah yang bisa bersifat subyektif,” kata Kiki. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan hasil kedua simposium itu akan dirumuskan menjadi satu. ”Lalu diserahkan ke Presiden (Joko Widodo),” ujarnya. REVISI UNDANGUNDANG PILKADA DISAHKAN SIDANG Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis pekan lalu mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Atas pengesahan tersebut, Fraksi Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera memberi catatan mengenai syarat dukungan pasangan calon dan syarat mundur atau tidaknya anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

”Cukup perlu cuti saja,” kata anggota Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf, seusai sidang paripurna. Anggota Fraksi Partai Gerindra, Azikin Solthan, juga meminta pimpinan sidang mempertimbangkan masukan dari partainya. ”Anggota TNI dan Polri yang harus mundur,” ujarnya. Dewan juga menyepakati masukan dari Fraksi Partai Amanat Nasional yang meminta larangan mantan narapidana kasus penyalahgunaan narkotik dan kejahatan seksual mencalonkan diri. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan selaku pemimpin sidang menerima catatan kedua fraksi tersebut.