Categories
News

Kelemahan Registrasi Rugikan Operator

KENYATAAN bahwa kartu prabayar sering digunakan pemiliknya untuk menipu membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Kominfo No 23 tahun 2005, tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Permen ini mewajibkan setiap pembeli kartu prabayar mendaftarkan kartunya, namun sistem yang dimiliki operator tidak mampu melakukan otentifikasi data yang disampaikan pelanggan baru. Akibatnya huruf atau angka apa pun yang didaftarkan, diterima saja oleh sistem. Pemerintah, apalagi operator, tidak mampu mem-validasi data yang diajukan, sehingga mereka yang punya niat jahat tetap saja melakukan kejahatan tanpa bisa dilacak. Di sisi lain penjualan kartu perdana prabayar tercatat meningkat, tahun ini mencapai sekitar 300 juta, karena banyak pemakai yang membuang begitu saja kartu perdananya ketika pulsanya habis.

Kelemahan Registrasi Rugikan Operator

Tahun 2014 lalu, Kementerian Kominfo mewajibkan operator untuk melengkapi distributor di bawahnya dengan peralatan komputer dan internet sehingga pendaftaran kartu perdana bisa dikontrol seketika. Tidak ampuh, apalagi distributor keberatan dengan kewajiban itu karena butuh biaya besar dan transaksi harian bisa ribuan kartu. Di sisi lain, gerai yang hanya bermodal puluhan ribu rupiah mustahil disuruh membeli peralatan yang harganya bisa belasan juta tadi. Perkembangannya, jika pada pra-permen 23 korban penipuan adalah pelanggan-pelanggan bodoh yang mudah tergiur hadiah tanpa upaya apa-apa, kini operator yang jadi sasaran penyalahgunaan kartu perdana. Ketua BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indoenesia), Kalamullah Ramli menyebutkan, terdapat potensi kerugian operator Rp1,26 triliun per tahun lewat kejahatan RTTI (refiling terminasi trafik internasional). Kejahatan ini berhasil dibongkar Tim Penertiban yang beranggotakan pejabat kemkominfo, operator dan anggota kepolisian.

RTTI dilakukan dengan mengalihkan tarif panggilan suara internasional ke tarif lokal menggunakan kartu SIM. Mereka mengalihkan panggilan telepon dari luar negeri lewat jalur sambungan langsung internasional (SLI) ke jalur VoIP (Voice over Internet Protocol) yang bertarif murah. Sindikat bekerja sama dengan pelaku dalam negeri yang lalu melakukan terminasi (menyalurkan panggilan sampai ke nomor tujuan) lewat nomor kartu SIM yang dideteksi sistem operator sebagai panggilan lokal. Sindikat kriminal menghindari penggunaan satu nomor kartu SIM secara terus menerus seperti dilakukan operator resmi, karena cara ini segera dapat dideteksi sebagai pelanggaran oleh sistem di sentral operator seluler.

Itu sebabnya sindikat setiap kali membuang kartu sehabis digunakan, menggantinya dengan kartu perdana baru, dan untuk itu mereka membeli ribuan kartu perdana untuk menjalankan operasinya. Tim Penertiban berhasil mengidentifikasi pelaku kejahatan RTTI itu. Dalam penggerebekan yang dilakukan di tiga kota, Tim berhasil menyita ribuan kartu perdana sebagai barang bukti. RTTI dilakukandengan bantuan distributor kartu perdana, sehingga pelakunya mudah terlacak setelah memeriksa nomor kartu yang digunakan lalu dicocokkan dengan data penjualan si operator. Namun yang pasti kejahatan RTTI bisa terjadi karena sistem registrasi yang lemah tanpa pengawasan dan penegakan hukum, yang merupakan tanggung jawab penuh operator dan Kominfo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *