Categories
Uncategorized

KETUA PSSI DITANGKAP DI SINGAPURA

BURON kasus dugaan korupsi hibah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Timur 2011-2014, La Nyalla Mattalitti, ditangkap petugas imigrasi Singapura pada Selasa siang pekan lalu. Malam harinya, petugas Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membawa pulang Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia itu ke Tanah Air. Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Heru Santoso mengatakan imigrasi Singapura menangkap La Nyalla karena batas izin tinggalnya kedaluwarsa sejak 28 April lalu.

”Ia dianggap telah melebihi masa izin tinggal,” ujar Heru. La Nyalla terbang ke Singapura melalui Malaysia setelah Kejaksaan Negeri Jawa Timur menetapkan dia sebagai tersangka pada 16 Maret lalu. La Nyalla diduga menggunakan dana hibah Kadin untuk membeli saham perdana Bank Jatim Rp 5,3 miliar. Ketika itu dia menjabat Ketua Kadin Jawa Timur. Melalui pengacaranya, La Nyalla mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka sampai tiga kali. Kendati selalu menang, La Nyalla kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yang menangani kasus itu.

Kuasa hukum La Nyalla, Mustofa Abidin, mengatakan akan melakukan perlawanan hukum lain untuk mempersoalkan penetapan tersangka kliennya. SIMPOSIUM ANTIPKI DIGELAR SIMPOSIUM bertajuk ”Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain” yang digagas sejumlah jenderal purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dan beberapa organisasi kemasyarakatan digelar selama tiga hari di Balai Kartini, Jakarta, dan berakhir pada Kamis pekan lalu. Ada sembilan rekomendasi simposium yang akan diserahkan ke pemerintah. Rekomendasi itu antara lain pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada 1948 merupakan pengkhianatan kepada negara.

Rekomendasi lain, simposium meminta pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan segenap masyarakat tak kembali membuka kasus masa lalu. Ketua panitia simposium anti-PKI, Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri, mengatakan simposium itu memang berbeda dengan simposium bertajuk ”Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, medio April lalu. Rekomendasi simposium ini antara lain adanya rekonsiliasi korban dan pelaku tragedi 1965.

”Aryaduta menggunakan sejarah yang bisa bersifat subyektif,” kata Kiki. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan hasil kedua simposium itu akan dirumuskan menjadi satu. ”Lalu diserahkan ke Presiden (Joko Widodo),” ujarnya. REVISI UNDANGUNDANG PILKADA DISAHKAN SIDANG Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis pekan lalu mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Atas pengesahan tersebut, Fraksi Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera memberi catatan mengenai syarat dukungan pasangan calon dan syarat mundur atau tidaknya anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

”Cukup perlu cuti saja,” kata anggota Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf, seusai sidang paripurna. Anggota Fraksi Partai Gerindra, Azikin Solthan, juga meminta pimpinan sidang mempertimbangkan masukan dari partainya. ”Anggota TNI dan Polri yang harus mundur,” ujarnya. Dewan juga menyepakati masukan dari Fraksi Partai Amanat Nasional yang meminta larangan mantan narapidana kasus penyalahgunaan narkotik dan kejahatan seksual mencalonkan diri. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan selaku pemimpin sidang menerima catatan kedua fraksi tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *